Diperiksa KPK soal Gratifikasi, Istri Zumi Zola Bungkam

KPK untuk pertama kali memeriksa istri Zumi Zola, Sherin Taria terkait dugaan gratifikasi yang diterima suaminya selama menjadi Gubernur Jambi. (Detikcom/Nur Indah Fatmawati).

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa Sherin Taria, istri Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola yang juga tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait proyek-proyek di Jambi. Sherin diperiksa sebagai saksi untuk suaminya dan tersangka lainnya, yakni Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Jambi, Arfan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya memeriksa Sherin untuk dimintai kesaksiannya soal uang yang disita dari villa milik Zumi. 

"Penyidik mengklarifikasi sejauh mana pengetahuan saksi terkait uang yang disita penyidik di villa sebelumnya," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/5).

Ini pertama kalinya Sherin diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK. Ia disinyalir mengetahui sepak terjang sang suami yang diduga menerima gratifikasi sebesar Rp6 miliar bersama Arfan. Sebelumnya penyidik KPK telah menggeledah Rumah Dinas Gubernur Jambi dan villa milik Zumi. KPK menyita sejumlah dokumen serta uang dalam pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat dari penggeledahan itu. 
Selain itu, Febri menambahkan, pemeriksaan terhadap Sherin juga untuk menelusuri sejauh mana ia mengetahui gratifikasi yang diterima sang suami. Gratifikasi itu disinyalir menjadi aset Zumi.

"Juga pengetahuan saksi soal dugaan penerimaan gratifikasi yang menjadi aset," ungkap Febri.

Sherin datang ke gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB mengenakan setelah baju berwarna hitam-putih dengan dipadu kerudung berwarna hitam. Sherin lalu keluar dari gedung KPK sebagai tanda dirinya sudah selesai diperiksa sekitar pukul 16.50 WIB. Ia diperiksa penyidik KPK kurang lebih sekitar enam jam.

Usai pemeriksaan, Sherin dicecar pertanyaan oleh awak media. Namun Sherin memilih bungkam dan berjalan cepat menuju mobil jemputan yang telah menanti pinggir jalan depan gedung KPK.


Zumi bersama Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arfan ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak Rp6 miliar. Uang itu dikumpulkan dari seorang kontraktor. Uang tersebut yang kemudian digunakan sebagai 'uang ketok palu' untuk anggota DPRD Jambi agar mengesahkan Rancangan APBD Jambi tahun anggaran 2018.